Berikut 50 plus contoh judul skripsi hukum yang bisa anda gunakan atau jadikan inspirasi untuk tugas akhir kuliah anda. entah itu untuk kebutuhan skripsi, tesis ataupun disertasi
50 judul penelitian hukum
1. Pengaturan
Dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Kuhp)
2. Sosialisasi
Dan Konsultasi Hukum Bisnis, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Pidana Dan Hukum Adat
& Masyarakat Di Klinik Hukum Interaktif Radio Suara Janger Polda Bali
3. Perlindungan
Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube
4. Membangun
Politik Hukum Indonesia Bercorak Responsif Perspektif Ius Constituendum
5. Perlindungan
Hukum Terhadap Hak Cuti Panjang Pekerja Di Grand Istana Rama Hotel
6. Pendapatan
Desa Adat : Kontruksi Hukum Pungutan Untuk Mewujudkan Bebas Pungutan Liar
7. Implementasi
Hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Dalam Program Recognised
Seasonal Employment
8. Strategi
Fkpm (Forum Kemitraan Polri Dan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum
Masyarakat (Studi Di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)
9. Partisipasi
Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Non Litigasi Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Luar Negeri (Studi Pada Forum Warga Buruh Migran Nusawungu Kabupaten Cilacap)
10. Penguatan
Karakter Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Progam Rehabilitasi
Untuk Membentuk Warga Negara Yang Baik (Studi Pada Yayasan Sahabat Kapas)
11. Konfigurasi
Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia
12. Telaah
Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam
13. Paradigma
Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia
14. Implikasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Terhadap Penegakan Hukum Pidana Di
Indonesia
15.Kebijakan
Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis
16. Solidaritas
Islam Dan Pencegahan Pengaruh Isis Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Internasional
17. Perlindungan
Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Undang Undang Republik
Indonesia No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Pada
Kaos Medan Bah Di Kota Medan)
18. Tinjauan
Hukum Internasional Mengenai Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Terhadap
Kerusakan Di Atas Permukaan Bumi Akibat Kecelakaan Pesawat Udara
19. Penegakan
Hukum Terhadap Minimarket Tanpa Izin Di Kabupaten Klungkung
20. Implikasi
Putusan Nomor 34/Puu-Xi/2013 Mengenai Judicial Review Pasal 268 Ayat (3)
Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
21. Perlindungan
Hukum Terhadap Kepentingan Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
22. Tinjauan
Hukum Diplomatik Tentang Penyelesaian Sengketa Praktik Spionase Yang Dilakukan
Melalui Misi Diplomatik Diluar Penggunaan Persona Non-Grata
23.Erlindungan
Hukum Terhadap Indonesia Dalam Kasus Penyadapan Oleh Australia
24. Suatu
Tinjauan Hukum Terhadap Retur Penjualan Dalam Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Jual
Beli
25.Perlindungan
Hukum Terhadap Informasi Pribadi Terkait Privacy Right Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
26.Keabsahan
Sudan Selatan Sebagai Negara Merdeka Baru Dalam Perspektif Hukum Internasional
27. Pembaharuan
Hukum Pidana Di Dalam Kuhp Sebagai Upaya Keselarasan Sistem Pemidanaan Aturan
Hukum Dengan Undang Undang Khusus Di Luar Kuhp
28. Upaya Hukum
Pemerintahan Kabupaten Badung Dalam Mempertahankan Tanah Pertanian Di Daerah
Badung
29. Pelanggaran
Terhadap Kedaulatan Teritorial Serta Status Pendudukan Pasukan Asing Di Ukraina
Ditinjau Dari Hukum Internasional
30. Pengaturan
Perlindungan Hukum Bagi Perwakilan Diplomatik Di Wilayah Perang
31. Pelanggaran
Terhadap Prinsip-Prinsip Badan Hukum Di Pt. Sari Amerta Utama Denpasar Suatu
Kajian Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
32. Tinjauan
Yuridis Kedudukan Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter
Internasional (Studi Kasus Penembakan Tenaga Medis Palestina Oleh Personel
Militer Israel)
33. Upaya
Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah
Pelanggaran Hak Cipta
34. Hubungan
Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum
35. Tinjauan
Hukum Mengenai Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri
36. Status
Hak-Hak Privat Warga Negara Indonesia Di Timor Leste Yang Diperoleh Berdasarkan
Hukum Indonesia
37. Akibat
Hukum Terhadap Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Orang Asing Berdasarkan
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)
38. Analisis
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Tanah
Antara Koko Purnomo Santoso Dengan Pt. Intan Plaza Adika (Studi Kasus: Putusan
Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016)
39. Perlindungan
Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor
Pailit
40. Legalitas
Penggunaan Bom Curah (Cluster Bomb) Pada Agresi Militer Israel Ke Palestina
Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional
41. Perlindungan
Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki
Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional
42. Perlindungan
Hukum Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik Di
Indonesia
43. Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembongkaran Rumah Dan Sertifikat Yang Tidak
Selesai Dalam Pembelian Rumah Secara Kredit (Studi Kasus Jual Beli Rumah Di
Cikarang)
44. Efektivitas
Mengenai Kepastian Hukum Penerapan Delik Formil Uu 20/2001 Tentang
Pemberantasan Tipikor (25/Puu-Xiv/2016)
45. Analisa
Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
46. Kepastian
Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara
47. Analisis
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pt Universal Footwear Utama Indonesia
Akibat Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn.
Niaga.Jkt.Pst)
48. Pertanggungjawaban
Negara Terhadap Penembakan Di Kawasan Tumpang Tindih Laut Cina Selatan
Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus: Penembakan Seorang Nelayan
Berkebangsaan Tiongkok Oleh Militer Filipina Di Kepulauan Spratly)
49. Pembatalan
Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/Bot) Antara Pemerintah
Daerah Kota Bogor Dengan Pihak Swasta (Pt Pancakarya Grahatama Indonesia)
Ditinjau Dari Sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
50. Penegakan
Hukum Terhadap Gepeng Di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan
Perda Nomor 7 Tahun 2016
EmoticonEmoticon